DAYNEWS.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, meski proyek tersebut kini menjadi beban finansial bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan konsorsium pelaksana.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga merupakan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, usai rapat di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).
“Posisi pemerintah jelas dan tegas, tidak ada kewajiban pemerintah untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” tegas Purbaya.
Menurutnya, proyek yang sejak awal dijalankan melalui skema business to business antara konsorsium Indonesia dan China itu tidak menggunakan dana APBN. Karena itu, seluruh risiko keuangan berada di tangan pelaku usaha, bukan negara.
“Dalam perjanjian dengan China, tidak ada klausul yang menyebut pemerintah wajib membayar,” tambahnya.
Kendati demikian, Purbaya menyebut pihak Danantara masih mengkaji sejumlah opsi penyelamatan keuangan KAI akibat beban proyek tersebut, termasuk menutup sebagian biaya bunga melalui dividen BUMN.
“Danantara terima dividen dari BUMN sekitar Rp90 triliun per tahun. Itu cukup untuk menutup cicilan Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat,” ungkapnya.
Purbaya juga sempat menyoroti strategi investasi Danantara yang terlalu berhati-hati. Ia meminta agar dana dividen BUMN tak sekadar disimpan di obligasi pemerintah, tapi diarahkan untuk proyek produktif yang bisa menumbuhkan ekonomi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, memastikan posisi fiskal pemerintah tetap aman.
“Tidak ada satu rupiah pun uang pemerintah di proyek ini,” tegasnya.
Dengan begitu, meski proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini menghadapi tantangan berat, pemerintah menegaskan tanggung jawab penyelesaian tetap berada di tangan pelaku bisnis konsorsium, bukan negara. (*)