DAYNEWS.ID, MAKASSAR — Upaya sekelompok mahasiswa yang melaporkan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas kini berbuntut panjang hingga penggeledahan kantor pemerintah. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak laporan masuk, Kejati Sulsel sudah memeriksa satu per satu pejabat terkait dan menggeledah tiga kantor strategis, termasuk kantor Gubernur Sulsel.
Semua ini bermula dari laporan Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) pada Oktober 2025. Tidak seperti kasus lainnya yang sering mandek di meja birokrasi, laporan mahasiswa ini langsung direspons cepat oleh kejaksaan.
GAKMI menilai program bibit nanas tahun anggaran 2024 sarat penyimpangan. Selain dugaan mark-up, mereka menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bibit yang dibeli dengan yang diterima petani. Laporan itu juga menyebut beberapa titik distribusi tidak memiliki data serah terima yang jelas.
Respons cepat kejaksaan makin memperkuat posisi kelompok mahasiswa sebagai pengawal anggaran daerah. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kantor swasta di Gowa, Dinas TPHBun, serta BKAD Pemprov Sulsel.
Di BKAD—yang berada di lingkungan kantor gubernur—situasi sempat menarik perhatian pegawai. Aparat Pomdam XIV/Hasanuddin menjaga ketat area tersebut saat penyidik membawa keluar dokumen-dokumen penting.
Aspidsus Rachmat Supriady mengatakan bahwa proses penyelidikan berlangsung intensif sejak awal. “Kita lakukan pemeriksaan cepat, sudah 10 saksi diperiksa,” ujarnya.
Peran mahasiswa yang memicu gerakan hukum ini menjadi sorotan tersendiri. Kasus bibit nanas bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bukti bahwa tekanan sipil bisa menggerakkan aparat penegak hukum. (*/DN)