DAYNEWS.ID, MAKASSAR- Pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berlangsung dengan berbagai kendala di lapangan.
Minimnya anggaran membuat sejumlah kecamatan harus memutar otak agar tahapan pemilihan tetap bisa dilaksanakan.
Di Kecamatan Ujung Pandang, panitia bahkan harus meminta bantuan konsumsi, sementara di Kecamatan Sangkarrang bilik suara dibuat dari kardus bekas karena terbatasnya dana.
Di Kelurahan Mangkura, Ujung Pandang, kekurangan anggaran menyebabkan panitia kewalahan memenuhi kebutuhan teknis, termasuk penyediaan konsumsi bagi petugas pada hari pemungutan suara.
Lurah Mangkura, Elvira Pakasi, mengungkapkan bahwa pihaknya akhirnya meminta dukungan dari para pelaku usaha di sekitar wilayah tersebut.
“Bantuan yang kami terima sifatnya sukarela, tidak ada paksaan, dan bukan berupa uang, melainkan konsumsi,” ujar Elvira, Minggu (30/11/2025).
Camat Ujung Pandang, Husni Mubarak, menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi lurah. Ia menyebut dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia pos untuk konsumsi, bahkan pengadaan bilik suara, kotak suara, hingga tenda TPS juga tidak tertampung.
“Anggarannya memang sangat terbatas. Kelurahan diminta mencari cara kreatif, termasuk menggandeng pelaku usaha untuk membantu kebutuhan konsumsi panitia,” jelasnya.
Sementara itu, persoalan utama di Kecamatan Sangkarrang berbeda. Dengan anggaran hanya Rp10,9 juta, panitia terpaksa membuat bilik dan kotak suara dari kardus bekas untuk menekan biaya.
Sekretaris Camat Sangkarrang, Sitti Subaedah, mengatakan dana yang tersedia hanya cukup untuk mencetak surat suara dan memberikan honor petugas TPS. Surat suara nantinya dicetak di Makassar sebelum diangkut ke pulau sesuai jumlah DPT.
“Cuma dicetak di tempat fotokopi, lalu dibawa ke pulau. Tidak ada prosedur yang rumit,” ujarnya.
Honor petugas TPS ditetapkan sebesar Rp220 ribu. Total terdapat 45 petugas yang ditempatkan di 15 TPS di enam pulau yakni Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Bone Tambu, Lumu-lumu, dan Langkai.
Kecamatan Sangkarrang juga mencatat ada 123 calon Ketua RT dan 34 calon Ketua RW yang bersaing dalam pemilihan.
Namun, seperti halnya Ujung Pandang, tidak ada dana yang dialokasikan untuk pengamanan. Meski demikian, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tetap akan dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, menjelaskan bahwa terbatasnya anggaran merupakan dampak dari kebijakan efisiensi belanja daerah yang mengikuti Peraturan Presiden terbaru.
“Karena ada Perpres baru tentang efisiensi, kami harus menekan anggaran serendah mungkin,” katanya.
Dari total anggaran Rp2,3 miliar untuk pemilihan RT/RW, sekitar Rp700 juta digunakan untuk kegiatan sosialisasi, sementara sisanya dialokasikan untuk pembekalan panitia dan pengadaan seragam.