DAYNEWS.ID, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah telah mengantongi daftar 12 perusahaan di Sumatera yang terindikasimelakukan pelanggaran serius sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun identitas perusahaan tersebut masih dirahasiakan karena proses hukum tengah berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kmisi IV DPR RI di kompleks Parlemen, Kamis (4/12/25).ia menjelaskan temuan tersebutsudah masuk tahap pendalaman oleh tim Penegakan Hukum (Gakkum)Kehutanan.
“Oh, saya belum bisa sebutkan. Karena ini masih proses hukum.” kata Menhut yang juga Sekretaris Jenderal PSI itu.
Raja Juli menyebut indikasi kuat pelanggaran telah ditemukan di 12 subyek hukum, meski Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring investigasi yang berlangsung. “Apakah 12 atau lebih, nanti tergantung temuan di lapangan,” ujarnya.
Desakan transparansi menguat ketika isu beredar bahwa salah satu perusahaan berinisial TPL masuk dalam daftar hitam. Namun Menhut enggan mengomentari hal tersebut. “Saya tidak bisa jawabya. Nanti,” Ucapnya singkat.
Komisi IV DPR meminta pemerintah bergerak cepat memastikan semua perusahaan yang merusak kawasan hutanmenerima sanksi tegas. Bencana beruntun yang menimpa tiga provinsi di Sumatera disebut sebagai alarm keras untuk memperbaiki tata kelola lingkungan.
Seperti diketahui, banjir dan longsor yang terjadi pekan ini merusak pemukiman, memutus akses jalan, dan menelan korban jiwa. Aktivitas pembabatan hutan dan gugaan pelanggaran izin menjadi sorotan utama penyebab memburuknya dampak bencana. (*/DN)