DAYNEWS.ID, KUALA LUMPUR — Ditengah ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja mendorong kedua negara kembali membuka jalur diplomasi. Pejabat pertahanan dari Bangkok dan Phnom Penh dijadwalkan menggelar pertemuan pada 24 Desember 2025 untuk membahas kemungkinan penerapan kembali gencatan senjata di wilayah perbatasan yang hingga kini masih dilanda konflik bersenjata.
Rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, usai menghadiri pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur, Senin (22/12). Pertemuan tingkat regional itu digelar menyusul meningkatnya eskalasi konflik yang telah berlangsung selama tiga pekan terakhir.
Menurut Sihasak, dialog lanjutan akan dilakukan melalui mekanisme General Border Committee (GBC), forum bilateral resmi yang selama ini digunakan kedua negara untuk membahas persoalan perbatasan. Thailand mengusulkan agar pertemuan digelar langsung di wilayah perbatasan, tepatnya di Provinsi Chanthaburi, guna mempercepat pembahasan teknis dan langkah-langkah lapangan.
Thailand, kata Sihasak, menginginkan gencatan senjata yang tidak sekadar bersifat deklaratif, tetapi disertai komitmen konkret dan rencana implementasi yang jelas, termasuk agenda pembersihan ranjau darat. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menekan risiko korban sipil serta membangun kembali kepercayaan antara kedua pihak.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Kamboja belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pertemuan tersebut.
Upaya diplomatik ini berlangsung di tengah memburuknya dampak kemanusiaan akibat konflik perbatasan. Sedikitnya 80 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 500 ribu warga terpaksa mengungsi dari wilayah sengketa yang membentang sepanjang 817 kilometer, mulai dari kawasan pedalaman dekat Laos hingga wilayah pesisir.
Di lapangan, ketegangan masih tinggi dengan kedua negara saling melontarkan tudingan. Thailand menuding adanya upaya serangan roket dan penanaman ranjau baru, sementara Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menuding Thailand telah melanggar kedaulatan wilayahnya.
Sementara itu, ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sebagai penengah konflik. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan serta membuka ruang dialog berkelanjutan demi menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
Thailand menegaskan bahwa rencana perundingan ini merupakan hasil kesepakatan langsung dengan Kamboja dan tidak melibatkan negara atau kekuatan eksternal lainnya. (*/DN)