DAYNEWS.ID, SYDNEY — Ada satu persoalan yang ikut dibawa Pemerintah Kota Makassar ke panggung internasional: terlalu banyak aplikasi pelayanan justru berpotensi membuat masyarakat bingung.
Di Forum Kota Sehat ke-11 di Sydney, Australia, Pemkot Makassar memaparkan langkah mengintegrasikan sekitar 358 aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu super apps bernama Lontara+.
Forum tersebut berlangsung selama tiga hari, 1-3 September 2026, di Kensington, Kampus University of New South Wales (UNSW), Sydney.
Makassar menjadi satu-satunya kota dari Pulau Sulawesi yang diundang dalam forum tersebut. Pengalaman Makassar dinilai relevan dalam pengembangan kota sehat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra, hadir sebagai pembicara. Ia didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah.
Di hadapan peserta dari berbagai negara, Firman tidak hanya berbicara tentang layanan kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana teknologi, lingkungan, pangan, dan pelayanan publik harus terhubung dalam membangun kota sehat.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Lontara+.
Firman mengungkapkan, sebelum integrasi dilakukan, setiap OPD memiliki aplikasi pelayanan masing-masing. Jumlahnya mencapai sekitar 358 aplikasi.
Banyaknya aplikasi tersebut kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam membangun pelayanan publik yang sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Pemkot Makassar memilih mengintegrasikan berbagai layanan tersebut ke dalam satu super apps.
“Nah, konsepnya dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan,” ungkap Firman.
Melalui Lontara+, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau kebutuhan pelayanan. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk ditindaklanjuti di lapangan.
Bagi Firman, digitalisasi bukan sekadar memindahkan pelayanan pemerintah ke dalam aplikasi.
Lebih jauh, teknologi harus menjadi jembatan agar pemerintah semakin dekat dengan masyarakat.
“Ketika masyarakat menyampaikan laporan ke Lontara+, lalu diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan tindak lanjut di lapangan,” jelasnya.
“Teknologi harus membuat pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, bukan justru membuat pelayanan menjadi semakin rumit,” lanjut Firman.
Selain digitalisasi pelayanan, Pemkot Makassar juga memaparkan pengembangan urban farming sebagai bagian dari strategi membangun kota sehat.
Urban farming dinilai memiliki manfaat ganda. Selain membantu ketahanan pangan masyarakat, program tersebut menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan dan pengurangan sampah.
“Jadi Kota Makassar dipilih langsung oleh WHO sebagai kota sehat. Kota sehat yang kita bangun bukan hanya orangnya yang sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat,” kata Firman.
Konsep tersebut menjadi gambaran bahwa kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat warga hidup.
Karena itu, pembangunan kota sehat di Makassar diarahkan menjadi sebuah ekosistem. Kesehatan, lingkungan, pangan, pengelolaan sampah, dan pelayanan publik saling terhubung.
Di akhir pemaparannya, Firman menyampaikan target besar Pemkot Makassar. Pemerintah ingin menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, tepat, dan gratis bagi seluruh masyarakat.
Tidak hanya untuk kelompok tertentu. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan.
Keikutsertaan Makassar dalam Forum Kota Sehat ke-11 di Sydney menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa inovasi perkotaan tidak selalu harus menunggu solusi dari negara maju.
Makassar membawa pengalaman lokal ke forum global. Dari persoalan sampah hingga digitalisasi pelayanan, berbagai inovasi tersebut diarahkan pada satu tujuan: menciptakan kota yang sehat, tangguh, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)