DAYNEWS.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melonjak signifikan pada 2026.
Jika pada 2025 hanya menyasar 45.000 unit, tahun ini jumlahnya meningkat drastis menjadi 400.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut peningkatan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH).
Dari total tersebut, Papua menjadi salah satu fokus utama dengan alokasi sekitar 21.000 unit rumah.
“Kuota BSPS di Papua kita tingkatkan menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Setiap daerah minimal mendapat 500 unit,” ujar Maruarar, Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke wilayah timur Indonesia.
Program BSPS dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026. Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, BSPS juga mengedepankan pendekatan pemberdayaan. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembangunan rumah melalui skema swadaya.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan kemandirian masyarakat,” kata Maruarar. (*/DN)