DAYNEWS.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait layanan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang nonaktif menuai kritik dari DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menilai klaim bahwa peserta nonaktif tetap dilayani di fasilitas kesehatan tidak sepenuhnya terjadi di lapangan.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial di kompleks DPR RI, Senayan, Rabu (15/4/2026), Irma mengungkapkan adanya laporan masyarakat yang tidak mendapatkan layanan karena status kepesertaan BPJS mereka nonaktif.
“Kalau dibilang tetap dilayani, faktanya di rumah sakit banyak yang tidak menerima. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Menurutnya, surat edaran yang telah diterbitkan Kementerian Kesehatan belum berjalan efektif di tingkat rumah sakit.
Irma mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.
“Siapa yang mengontrol ketika rumah sakit tidak melayani? Ini harus dijawab,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok tidak mampu.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sekitar 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kepada fasilitas kesehatan untuk memastikan layanan tetap diberikan sesuai kesepakatan bersama DPR. (*/DN)
