DAYNEWS.ID, MAKASSAR — Menutup perjalanan pemerintahan sepanjang 2025, Pemerintah Kota Makassar menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai ruang evaluasi terbuka atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA), selama kurang lebih 11 bulan memimpin.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12/2025), menjadi momentum strategis untuk meninjau capaian, mengukur kepuasan masyarakat, sekaligus menyerap masukan publik demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Refleksi akhir tahun ini menghadirkan sejumlah narasumber independen, yakni Dr. Muh. Idris, Dr. Adi Surya Culla, serta Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras MD. Diskusi dipandu oleh moderator Dr. Andi Widya Syadzwina (Wina), tenaga ahli Diskominfo Makassar, guna memastikan pembahasan berlangsung objektif dan berbasis data.
Acara turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD, serta direksi perusahaan daerah se-Kota Makassar.
Selama hampir setahun kepemimpinan, Pemerintahan MULIA mencatat sejumlah program prioritas yang telah berjalan. Mulai dari pembagian seragam sekolah gratis, sambungan air bersih gratis, hingga penguatan layanan pengaduan publik melalui aplikasi LONTAR+ yang telah menuntaskan lebih dari 2.500 laporan warga.
Makassar Creative Hub (MCH) hadir sebagai ruang kolaborasi anak muda, sementara program Makassar Berjaga telah menjangkau lebih dari 81 ribu pekerja rentan. Pembangunan wilayah kepulauan, urban farming, iuran sampah gratis, hingga rencana pembangunan stadion juga menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah kota.
Meski demikian, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa refleksi akhir tahun bukan ajang pencitraan, melainkan sarana mengukur kinerja secara jujur.
“Ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah. Ini alat ukur agar kita tahu model kerja apa yang perlu diperbaiki ke depan,” ujar Munafri.
Ia juga mengakui masih minimnya inovasi dari sejumlah SKPD, sehingga refleksi ini menjadi titik awal untuk pembenahan menyeluruh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan bertanggung jawab. (*)
