DAYNEWS.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam kebijakan ekonomi kerakyatan. Di hadapan jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026), Prabowo memerintahkan agar bunga pinjaman program PNM Mekaar dipangkas drastis hingga di bawah 9 persen.
Instruksi itu langsung disampaikan Presiden dengan nada tegas. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung bunga kredit lebih mahal dibanding pengusaha besar.
“Ini keputusan politik. Bunga Permodalan Nasional Madani untuk keluarga prasejahtera harus turun di bawah 10 persen, bahkan di bawah 9 persen,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan karena Presiden secara terbuka menyinggung ketimpangan sistem pembiayaan nasional yang dinilainya tidak adil bagi rakyat kecil.
“Pengusaha besar bisa dapat bunga 9 persen. Masa rakyat kecil sampai 24 persen? Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” tegasnya.
Kebijakan itu diproyeksikan menjadi angin segar bagi jutaan nasabah program PNM Mekaar yang selama ini mengandalkan pinjaman modal usaha untuk menopang ekonomi keluarga. Mayoritas penerima program merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah.
Tak hanya bicara soal bunga pinjaman, Prabowo juga menyoroti persoalan klasik yang selama ini menjadi keluhan investor dan pelaku usaha, yakni lambannya proses perizinan.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera memangkas birokrasi yang dianggap berbelit dan menghambat investasi.
“Pengusaha mau bekerja, mau investasi, tapi kadang izin bisa tunggu satu sampai dua tahun. Jangan dipersulit,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden bahkan memerintahkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membentuk satuan tugas deregulasi khusus untuk menyederhanakan aturan yang tumpang tindih.
Menurut Prabowo, pemerintah harus membedakan pengusaha yang bekerja dengan benar dan pihak-pihak yang merugikan negara.
“Yang nakal kita tertibkan. Tapi yang benar-benar mau bekerja dan buka lapangan kerja harus dibantu,” katanya.
Langkah Prabowo ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat bawah sekaligus mempercepat iklim investasi nasional.
Di akhir sambutannya, Prabowo optimistis Indonesia memiliki kekuatan fiskal untuk melakukan perubahan besar jika anggaran dikelola secara efisien.
“Percaya, sebentar lagi uang kita cukup. Dengan efisiensi saja kita sudah bisa berbuat banyak,” tutupnya. (*/dn)
