DAYNEWS.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mulai mempercepat penguatan fondasi ekonomi nasional lewat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan resmi berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026), pemerintah memastikan seluruh instrumen aturan pendukung tengah difinalisasi agar implementasi kebijakan berjalan tanpa hambatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan fokus utama pemerintah adalah memastikan devisa ekspor tetap tersimpan di dalam negeri guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum stabil.
“Kami melaporkan kepada Presiden terkait implementasi devisa hasil ekspor yang mulai berjalan 1 Juni mendatang,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga tengah menyiapkan skema ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini mengebut penyelesaian berbagai regulasi teknis, mulai dari aturan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
Tak hanya itu, sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi industri juga langsung dilakukan untuk menghindari kebingungan di lapangan saat kebijakan mulai diterapkan awal bulan depan.
Pemerintah juga meminta investor asing agar tidak khawatir terhadap arah kebijakan baru tersebut. Airlangga menegaskan kegiatan ekspor tetap dijalankan perusahaan-perusahaan existing dan tidak mengubah mekanisme perdagangan internasional yang sudah berjalan.
“Ekspor tetap dilakukan perusahaan yang sudah ada. Hanya saja pelaporannya nanti masuk dalam sistem yang disiapkan pemerintah,” jelasnya.
Di tengah tensi ekonomi global dan perang geopolitik yang belum mereda, pemerintah juga mulai menyiapkan sejumlah stimulus tambahan demi menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tetap bergerak positif.
Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah perpanjangan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan di sejumlah sektor tertentu sebagai langkah efisiensi dan adaptasi menghadapi situasi global.
Langkah ini disebut menjadi bagian strategi besar pemerintah Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas rupiah, memperkuat cadangan devisa, sekaligus memastikan ekspor nasional tetap kompetitif di pasar internasional. (*/dn)
