DAYNEWS.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memastikan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak akan dihentikan meski masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan proyek strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan dengan tetap mengedepankan dialog dan kepatuhan terhadap regulasi.
Penegasan itu disampaikan Munafri Arifuddin saat menerima perwakilan warga Tamalanrea, PT Sarana Utama Synergy (PT SUS), serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup RI di Balai Kota Makassar, Kamis (6/8/2026).
Menurut Appi, pembangunan PSEL merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di Kota Makassar. Fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik, sekaligus mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Proyek strategis nasional ini tetap berjalan. Namun seluruh proses, termasuk lokasi pembangunan, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Appi.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Makassar masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat terkait penetapan lokasi definitif pembangunan.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan penyesuaian skema pembangunan setelah adanya perubahan regulasi dari Peraturan Presiden Nomor 35 menjadi Peraturan Presiden Nomor 109.
Perubahan regulasi tersebut mengharuskan adanya pengakhiran kontrak lama sebelum memasuki mekanisme baru. Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, Pemkot Makassar meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Appi menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebutuhan investasi yang dibutuhkan kota dalam menghadapi kondisi darurat sampah.
Ia juga memastikan setiap masukan dari masyarakat akan didengar melalui forum dialog yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor hingga warga.
Menurutnya, forum tersebut bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan menjadi ruang bersama mencari solusi terbaik agar pembangunan PSEL dapat berjalan secara transparan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*/dn)
