DAYNEWS.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan jajaran Pemerintah Kota Makassar agar pelaksanaan program dan anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Pesan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Pemkot Makassar disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
Munafri mengatakan, perubahan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penyesuaian anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” kata Munafri.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan mengendalikan belanja umum, mempertajam kegiatan, serta memilih program berdasarkan kesiapan dan dampaknya.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” ujarnya.
Di sisi pendapatan, Pemkot Makassar terus berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah. Pemanfaatan teknologi serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Sementara untuk belanja daerah, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas.
Ia meminta pelaksanaan program dikawal sejak awal agar realisasi kegiatan tidak terkonsentrasi pada penghujung tahun.
Pemkot Makassar juga akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
Bagi Munafri, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah.
“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi terhadap pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD Kota Makassar. Ia menilai masukan tersebut penting untuk menyempurnakan kebijakan perubahan APBD 2026.
Ia berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar hingga perubahan APBD 2026 segera dirampungkan.
Terpisah, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara terbuka, terukur, transparan, dan akuntabel.
“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” kata Aliyah.
Ia menambahkan, pandangan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya. (*/dn)
