DAYNEWS.ID, MAKASSAR — Laut yang selama ini menjadi batas geografis bagi warga kepulauan Makassar justru tengah disiapkan menjadi sumber air bersih. Pemerintah Kota Makassar menjajaki teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang.
Program tersebut digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai salah satu solusi atas keterbatasan akses air tawar yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah pulau.
Rencana itu dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Melalui teknologi Reverse Osmosis (RO), air laut akan diproses untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar. Air hasil pengolahan selanjutnya harus melalui proses pemurnian dan pengujian kualitas sebelum dapat dimanfaatkan sebagai air minum.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri.
Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan pelayanan dasar yang harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat Kota Makassar.
Karena itu, Pemkot Makassar ingin memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses air bersih dan air minum yang layak seperti warga di wilayah daratan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diketahui memiliki delapan pulau. Dari jumlah tersebut, enam pulau berpenghuni dan dua lainnya tidak berpenghuni.
Pemkot Makassar akan memprioritaskan pulau yang memiliki penduduk sebagai lokasi awal penerapan teknologi. Namun, sebelum program dijalankan, pemerintah akan melakukan survei untuk memastikan kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis setiap pulau.
Tim dijadwalkan turun ke Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi. Tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkot Makassar juga melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, serta PDAM untuk memberikan masukan dari sisi teknis maupun kebutuhan masyarakat.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di kawasan kepulauan tidak sama. Sejumlah pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan sebagian masyarakat harus memanfaatkan air payau.
Untuk kebutuhan tertentu, pasokan air juga harus didatangkan dari daratan Makassar.
“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Appi.
Teknologi yang tengah dijajaki tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Dalam sistem yang dipaparkan, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi hasil desalinasi, sementara sisanya memiliki kadar garam lebih tinggi.
Hasil samping tersebut masih akan dikaji lebih lanjut untuk kemungkinan pemanfaatan lain, termasuk kebutuhan produksi es atau garam, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan keamanan.
Selain kapasitas produksi, kebutuhan energi menjadi salah satu pertimbangan utama. Sebab, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan genset berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Penggunaan tenaga surya diharapkan dapat membuat sistem desalinasi lebih mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi berbahan bakar fosil.
“Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan,” kata Appi.
Pemkot Makassar juga berencana mengupayakan program tersebut masuk dalam anggaran pokok. Besaran kebutuhan anggaran nantinya akan disesuaikan dengan hasil survei dan kebutuhan masing-masing pulau.
Lokasi penempatan fasilitas, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, hingga jumlah warga yang akan dilayani akan menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
Bagi Munafri, rencana tersebut bukan sekadar menghadirkan teknologi baru. Program ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan kepulauan.
“Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” tukas Appi. (*/dn)
