DAYNEWS.ID, JAKARTA– Kementerian Keuangan kembali menyoroti rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2025, serapan APBD tercatat jauh dari optimal meskipun sebagian besar anggaran transfer ke daerah telah disalurkan oleh pemerintah pusat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja APBD sampai bulan ke-10 mengalami kontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Penurunan terjadi di hampir seluruh komponen belanja daerah—mulai dari belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga belanja lainnya. Satu-satunya yang bergerak sesuai jalur hanya belanja pegawai,” ujar Suahasil, Sabtu (22/11/2025).
Belanja Daerah Turun di Semua Sektor
Dari data Kemenkeu, belanja pegawai daerah mencapai Rp343,4 triliun, turun tipis dari Rp345 triliun pada 2024.
Namun kontraksi dalam belanja pembangunan cukup mencolok. Belanja barang dan jasa hanya terealisasi Rp226,7 triliun, jauh di bawah capaian Oktober 2024 sebesar Rp253,5 triliun. Belanja modal bahkan merosot tajam dari Rp106,6 triliun menjadi Rp74,2 triliun.
Belanja lainnya juga anjlok dari Rp227,5 triliun menjadi Rp164,2 triliun.
Transfer ke Daerah Sudah Tinggi, Tapi Belanja Lambat
Suahasil menegaskan, rendahnya realisasi anggaran daerah menjadi catatan serius karena pemerintah pusat sudah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) dalam jumlah besar.
“Penyaluran TKD sudah mencapai Rp713,4 triliun atau sekitar 82 persen dari total pagu. Seharusnya ini dapat mendorong belanja daerah lebih cepat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dana yang mengalir ke daerah harus segera digunakan untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan.
Dana Mengendap Naik Drastis
Akibat belanja yang tidak bergerak, simpanan pemerintah daerah di perbankan membengkak. Pada Januari 2025, saldo dana Pemda tercatat Rp143 triliun. Per Oktober 2025 jumlahnya melonjak menjadi Rp244 triliun.
“Lonjakan dana simpanan ini merupakan cerminan bahwa penyerapan anggaran di daerah belum berjalan optimal. Anggaran tidak bergerak menjadi belanja,” ujar Suahasil.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memonitor kinerja belanja daerah agar percepatan pembangunan tidak terhambat oleh lambannya realisasi anggaran.
