DAYNEWS.ID, JAKARTA– Upaya penyelundupan 250 ton beras asal Thailand melalui jalur Free Trade Zone (FTZ) Sabang, Aceh, berhasil diblokir pemerintah.
Temuan ini langsung mendapat sorotan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman karena dianggap bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Amran mengatakan, laporan mengenai masuknya beras ilegal tersebut ia terima pada Minggu siang. Begitu informasi diterima, ia segera mengumpulkan jajaran terkait untuk melakukan koordinasi cepat.
“Sekitar pukul dua tadi kami mendapat kabar ada beras yang masuk tanpa izin pusat. Jumlahnya 250 ton. Itu jelas tidak sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Langsung Disegel di Lokasi
Menurut Amran, setelah rapat darurat digelar, pemerintah langsung menghubungi aparat keamanan untuk memastikan beras ilegal tersebut tidak keluar dari kawasan pelabuhan.
“Kami langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, juga Pangdam. Dan semuanya sepakat agar lokasi disegel. Beras itu tidak boleh beredar,” tegasnya.
Stok Beras Nasional Berlimpah, Impor Tak Diperlukan
Amran juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang sangat memadai sehingga tidak ada alasan untuk melakukan impor, apalagi tanpa izin resmi.
“Kondisi stok kita saat ini sangat aman. Bahkan berada pada titik tertinggi,” katanya.
Ia menambahkan, semua pihak termasuk aparat dan pejabat daerah wajib mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah menegaskan tidak ada impor beras selama cadangan nasional masih mencukupi.
“Kalau Panglima Tertinggi sudah memerintahkan tidak boleh impor karena stok nasional kuat, maka semua harus patuh. Tidak boleh mencari alasan lain,” tegas Amran.
Proses Hukum Berlanjut
Kementan menyebut proses penanganan kasus penyelundupan beras ini sudah dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas seluruh pelaku dan pihak yang terlibat.
